CIAMIS, TINTAHIJAU.com – Bupati Ciamis Herdiat Sunarya menaruh perhatian serius terhadap nasib tenaga honorer atau non-ASN yang tidak termasuk dalam kategori Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Sebagai bentuk kepedulian, ia langsung menginstruksikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ciamis untuk mengirimkan surat usulan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Langkah tersebut diambil untuk menanggapi permasalahan yang muncul akibat kebijakan terbaru terkait pengangkatan PPPK Paruh Waktu. Menurut Herdiat, masih ada tenaga non-ASN yang telah bekerja bertahun-tahun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis namun belum bisa diakomodasi menjadi PPPK Paruh Waktu.

“Tenaga Non-ASN ini sesungguhnya sangat dibutuhkan dalam mendukung kelancaran pelayanan publik. Mereka sudah mengabdi lebih dari dua tahun dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan birokrasi di Ciamis,” tulis Herdiat dalam surat yang dikirimkan ke Kementerian PANRB seperti dilansir di laman detikJabar, Jum’at (19/09/2025).

Surat usulan tersebut merujuk pada kebijakan terbaru mengenai pengusulan PPPK Paruh Waktu sebagaimana tertuang dalam surat Menteri PANRB Nomor B/3832/M.SM.01.00/2025 tanggal 8 Agustus 2025. Dalam aturan itu, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dapat mengusulkan rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu dengan melampirkan surat usulan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) melalui layanan elektronik Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Selain itu, tenaga non-ASN yang dapat diusulkan adalah mereka yang tidak terdaftar dalam database BKN tetapi telah aktif bekerja paling sedikit dua tahun terakhir secara terus-menerus.

Namun, hasil pengadaan CASN tahun anggaran 2024 menunjukkan masih ada tenaga non-ASN yang tidak terdaftar dalam database BKN tetapi telah aktif bekerja minimal dua tahun dan memilih mengikuti seleksi CPNS. Akibatnya, mereka tidak bisa diusulkan sebagai PPPK Paruh Waktu.

Bupati Herdiat berharap pemerintah pusat dapat memberikan solusi yang lebih inklusif agar tenaga non-ASN yang selama ini berkontribusi besar bagi pelayanan publik tidak kehilangan hak dan pengakuan atas pengabdian mereka.