Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, baru-baru ini mengangkat isu serius mengenai dugaan pemersalahan dalam pencairan bantuan sosial (bansos) yang melibatkan satu bank tertentu. Ia menyebutkan, banyak warga, terutama di wilayah Cirebon dan Indramayu, mengeluhkan kesulitan dalam mencairkan dana yang seharusnya mereka terima. Masalah ini bahkan telah terdeteksi sejak 2018 dan terus berulang hingga tahun 2023 dengan sekitar 16 ribu penerima yang mengalami kendala.

Selly menjelaskan bahwa kesulitan ini tidak disebabkan oleh masalah kecurangan atau penyalahgunaan (judol), melainkan akibat ketidaksesuaian data antara dokumen kependudukan dan data yang ada di bank. Menurutnya, ketidakcocokan ini terjadi antara data di Daftar Terpadu Sistem Penanganan Fakir Miskin (DTSN), Kartu Keluarga (KK), dan KTP penerima, dengan sistem KYC (Know Your Customer) perbankan.

Kasus konkret yang disoroti Selly adalah pengalaman seorang penerima bansos bernama Darsinih. Di dokumen resmi, namanya tercatat sebagai “Darsinih,” namun di data bank, hanya tertulis “Darsini.” Meskipun informasi lain seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan alamat sama, pencairan dana tetap tidak dapat dilakukan. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam integrasi data antara berbagai instansi yang berujung pada kesulitan akses bagi masyarakat pra-sejahtera.

Lebih jauh, Selly juga mengungkapkan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebelumnya menemukan bahwa lebih dari 10 juta penerima bansos memiliki keterkaitan dengan praktik judi online. Penemuan ini mengindikasikan masalah yang lebih kompleks, di mana rekening yang seharusnya digunakan untuk menerima bansos justru disalahgunakan untuk kegiatan ilegal.

Menanggapi isu ini, Selly menegaskan pentingnya transparansi dari Kemensos dan PPATK dalam mengungkap data. Ia mengkhawatirkan bahwa kurangnya transparansi dapat menyebabkan stigma negatif terhadap penerima bansos, padahal mereka adalah kelompok masyarakat yang paling rentan. “DPR tetap berpihak pada masyarakat kecil,” tegas Selly.

Sementara itu, ia juga menggarisbawahi bahwa meski ada beberapa upaya advokasi oleh pekerja sosial, belum ada langkah yang cukup efektif untuk memastikan kelancaran dalam pencairan dana bansos. Selly mendesak PPATK untuk menyelidiki lebih dalam masalah ini, termasuk mencari tahu siapa yang diuntungkan dari maladministrasi ini.

Selly menantang PPATK untuk melakukan audit mengenai dana bansos yang mengendap di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Ia ingin mengetahui apakah ada pola yang menunjukkan pembiaran atau tindakan yang mencurigakan dalam pengelolaan dana.

“Berapa lama uang itu terkatung-katung di bank? Apakah ada indikasi pembiaran? Itu semua perlu diinvestigasi,” ujar Selly. Keprihatinan mengenai framing negatif dari Kemensos dan PPATK terhadap penerima bansos juga diungkapkan. Ia mencermati bahwa pernyataan yang dikeluarkan cenderung menciptakan persepsi buruk terhadap masyarakat yang seharusnya dilindungi oleh program sosial.

Melihat situasi ini, perlu adanya perhatian lebih dari instansi terkait agar masalah serupa tidak terulang di masa mendatang. Keakuratan dan kesesuaian data antara lembaga-lembaga pemerintah dan perbankan harus diperhatikan dengan serius. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah administratif ini sangat krusial untuk memastikan bahwa bantuan yang dipersiapkan oleh negara benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.