SUKABUMI, TINTAHIJAU.com – Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Amarah Rakyat Sukabumi (Garasi) turun ke jalan pada Senin (1/9/2025). Massa menggelar aksi di tiga titik utama, yakni Mapolres Sukabumi Kota, Gedung DPRD, dan Balai Kota Sukabumi.

Pantauan di lapangan, aksi dimulai dengan long march dari Lapang Merdeka menuju Mapolres Sukabumi Kota. Dengan komando satu suara, mahasiswa menyuarakan penolakan terhadap tindakan represif aparat menyusul tragedi yang menewaskan Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas terlindas mobil rantis saat demonstrasi 28 Agustus lalu.

Setelah itu, massa bergerak menuju Balai Kota Sukabumi melalui Jalan Surya Kencana dan Jalan Syamsudin. Sepanjang perjalanan, mahasiswa membawa spanduk serta poster sambil berorasi lantang. Aksi ini disebut sebagai bentuk puncak kekecewaan terhadap berbagai kebijakan pemerintah, represifitas aparat, hingga kenaikan tunjangan DPR dan DPRD.

“Tragedi ini bukan sekadar luka Sukabumi, tapi luka bangsa. Nyawa rakyat tidak boleh jadi korban politik kotor,” seru salah satu orator dari atas mobil komando.

Di sisi lain, mahasiswa juga menyoroti sikap Pemerintah Kota Sukabumi yang dinilai tidak peka. Mereka mengecam langkah Pemkot yang tetap menggelar acara hiburan meski masyarakat tengah berduka.

“Pemimpin lokal malah berpesta di atas penderitaan rakyat. Ini ironi di tengah duka,” ujar Ketua GMNI Sukabumi, Aris Gunawan.

11 Tuntutan Mahasiswa

Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus menyampaikan 11 tuntutan sebagai berikut:

1. DPR RI diminta bertanggung jawab atas kerusuhan dan mengutamakan aspirasi rakyat sesuai Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.
2. Mencopot Kapolri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan represif aparat terhadap massa aksi.
3. Presiden diminta mengambil langkah strategis mengembalikan stabilitas politik yang berpihak kepada rakyat.
4. Polri diminta bertanggung jawab atas tewasnya Affan Kurniawan dan korban lainnya serta memecat oknum aparat yang terlibat.
5. Mengusut tuntas tragedi 28 Agustus 2025 melalui investigasi independen, transparan, dan menyeluruh.
6. Melakukan reformasi struktural di tubuh Polri untuk menegaskan fungsi utama sebagai pelindung rakyat.
7. Menjamin kebebasan berpendapat dengan menghentikan tindakan represif aparat di seluruh daerah.
8. Evaluasi moral terhadap Wali Kota Sukabumi yang dinilai tidak menunjukkan empati karena menggelar acara hiburan.
9. Mencabut Perwal soal tunjangan DPRD Sukabumi, termasuk tunjangan hari raya, perumahan, hingga transportasi.
10. Mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai langkah serius memberantas korupsi.
11. Mempercepat pembahasan RUU Transportasi Online demi kepastian hukum dan perlindungan pekerja ojek online.

Aksi ini berlangsung dengan penjagaan ketat aparat kepolisian. Hingga berita ini diturunkan, demonstrasi masih berlangsung dengan massa yang terus menyuarakan aspirasi di sekitar Balai Kota Sukabumi.