Itu bukan N. – Kampung Madong, Kelurahan Kampung Bugis, Kota Tanjungpinang resmi ditetapkan sebagai kawasan ketahanan pangan maritim terbaru di Kepri. Langkah ini mengikuti Desa Pengudang di Bintan, dalam proyek perubahan yang digagas Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Zahwan Pandra Arsyad.

Proyek ini bukan sekadar seremonial, melainkan ikhtiar nyata mengubah potensi laut masyarakat pesisir menjadi produk bernilai tambah yang berdaya saing.

Madong memiliki karakteristik serupa dengan Desa Pengudang, yakni berada di pesisir dengan masyarakat yang menggantungkan hidup pada laut. Warga di kampung ini berprofesi sebagai nelayan tangkap hingga pembudidaya ikan, dengan dukungan ekosistem mangrove yang kaya akan habitat laut, termasuk ketam. Potensi inilah yang membuat Madong strategis sebagai basis pengembangan produk perikanan.

Dukungan Pemerintah Daerah

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kepri, Riki Rionaldi, menegaskan dukungannya terhadap pengembangan produk olahan perikanan Madong.

“Dinas KUKM Kepri siap memberikan pembinaan dan pendampingan dalam rangka penerbitan SKP dan GMP, guna menjamin produk olahan hasil perikanan bermutu dan terjamin keamanannya,” jelas Riki.

Ia juga menekankan pentingnya jalur distribusi. Produk olahan dari Madong akan diarahkan masuk ke Koperasi Merah Putih, namun syaratnya masyarakat harus bergabung ke koperasi dan membentuk kelompok usaha.

Peran Polda Kepri

Project leader sekaligus Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Zahwan Pandra, menegaskan bahwa program ini menjadi bagian dari Pilot Project Kampung Pangan Laut atau KAPAL.

“Setelah Desa Pengudang di Bintan, hari ini Madong di Tanjungpinang dan selanjutnya Desa Resun di Kabupaten Lingga,” ungkapnya.

Menanggapi kendala warga soal sertifikasi produk, Pandra menyebut pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan Kepala Balai BPOM Kepri untuk memfasilitasi penerbitan izin edar.

“Sehingga ke depan, produk-produk olahan masyarakat dapat tersertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Humas sebagai Jembatan

Kepala Bidang Komunikasi dan Kehumasan Diskominfo Kepri, Trio Andana, menilai inisiatif ini merupakan terobosan nyata fungsi kehumasan.

“Melalui inisiatif ini kita bisa melihat bagaimana fungsi humas dijalankan secara substantif, yakni menjembatani pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media dan masyarakat untuk membangun ekosistem pangan maritim yang kuat,” ujarnya.

Menurut Trio, sinergi lintas sektoral menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan pangan di wilayah perbatasan.

Kolaborasi Pentahelix

Dalam paparannya, Kombes Pandra juga menekankan empat hal utama dalam membangun ekosistem ketahanan pangan maritim: pentahelix, kolaboratif, adaptif, dan keberlanjutan. Edukasi masif yang melibatkan lima unsur pentahelix—akademisi, pelaku usaha, komunitas, pemerintah, dan media—diyakini dapat mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir.