MAJALENGKA, TINTAHIJAU.COM – Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Majalengka, Muh. Fajar Shidik Ch, mengecam tayangan program Xpose Uncensored di stasiun televisi Trans7 yang dinilai tidak etis dan telah melukai marwah pesantren serta menyinggung kalangan santri.

‎Program yang tayang pada Senin, 13 Oktober 2025 itu menyoroti kehidupan pondok pesantren dan menampilkan sosok KH. Anwar Manshur, pendiri Pesantren Hidayatul Mubtadiat Lirboyo, Kediri. Namun, tayangan tersebut menuai kritik karena dianggap menyudutkan dunia pesantren dengan narasi negatif.

‎“Konten yang ditayangkan terkesan tendensius, dengan narasi yang kurang proporsional. Bahkan bentuk penghormatan santri kepada guru yang merupakan tradisi pesantren dikritik dengan cara yang tidak bijak. Ini jelas melukai hati para santri dan kalangan pesantren,” ujar Fajar, Selasa (14/10/2025).

‎PPP: Media Harus Jadi Sarana Edukasi, Bukan Provokasi

‎Fajar yang juga Ketua Fraksi PPP DPRD Majalengka menilai, Trans7 sebagai lembaga penyiaran nasional seharusnya lebih berhati-hati dalam mengangkat isu-isu sensitif yang menyangkut lembaga keagamaan. Menurutnya, media memiliki tanggung jawab moral untuk mengedukasi masyarakat, bukan memprovokasi opini publik.

‎“Trans7 harusnya mengedepankan prinsip etika jurnalistik, menggunakan sumber yang kredibel, dan menjaga keseimbangan dalam menyajikan informasi. Media tidak boleh menjadi ruang yang menstigma pesantren,” tegasnya.

‎Ia menilai, tayangan seperti itu berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik terhadap kehidupan pesantren yang sejatinya berakar kuat pada nilai-nilai keislaman, keilmuan, dan moralitas.

‎PPP Minta Tayangan Dihapus, Akan Kawal Kasus

‎Menanggapi permintaan maaf Trans7 yang telah mengakui adanya kekeliruan dalam penayangan, PPP Majalengka menyambut baik langkah tersebut namun menegaskan bahwa permintaan maaf tidak cukup tanpa tindakan nyata.

‎“Kami mendorong agar video tersebut segera ditarik dan dihapus dari seluruh platform media yang berafiliasi dengan Trans7. Ini bentuk tanggung jawab moral dan profesional,” kata Fajar.

‎Ia menambahkan, PPP Majalengka akan mengawal kasus ini sebagai bentuk komitmen partai dalam melindungi kehormatan pesantren, ulama, dan santri, terutama di wilayah Kabupaten Majalengka.

‎“PPP akan terus berdiri di garda terdepan dalam memperjuangkan marwah pesantren dan nilai-nilai Islam. Kami ingin memastikan bahwa pesantren tetap dihormati sebagai lembaga pendidikan moral dan keagamaan yang telah banyak berjasa bagi bangsa,” pungkasnya.

‎Pesantren Sebagai Penjaga Nilai Bangsa

‎Fajar menegaskan, pesantren bukan hanya lembaga pendidikan agama, tetapi juga penjaga nilai kebangsaan dan keadaban publik. Karena itu, setiap tayangan atau pemberitaan tentang pesantren perlu dilakukan dengan empati, riset, dan perspektif yang adil.