Koleksi – Kalau bicara soal pemerintahan yang bersih, banyak yang langsung membayangkan sidak, razia, atau sidang kasus korupsi. Tapi di Kepulauan Riau, pemerintah provinsi memilih jalur yang lebih tenang dan sistematis, memperkuat pencegahan dari dalam rumahnya sendiri.

Gubernur Ansar Ahmad dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024 yang dirilis KPK, Selasa (14/10/2025), menyebutkan bahwa Pemprov Kepri sudah menempuh sejumlah langkah strategis.

“Peningkatan digitalisasi tata kelola pemerintahan, dorongan transparansi informasi publik, serta kerja sama dengan KPK, BPKP, dan Ombudsman dalam pembangunan Zona Integritas,” jelasnya.

Langkah-langkah itu, katanya, bukan sekadar formalitas. Bahkan sosialisasi nilai-nilai integritas sampai dipasang dalam bentuk banner dan media informasi SPI di seluruh OPD.

“Sosialisasi nilai-nilai integritas melalui pemasangan banner dan media informasi SPI di seluruh OPD,” ujar Ansar, disambut anggukan para kepala OPD yang hadir di Balairung Wan Seri Beni.

Dari hasil SPI Tahun 2024, Pemprov Kepri berkomitmen untuk memperkuat integritas aparatur dan memperbaiki tata kelola pemerintahan. Menurut Ansar, hasil survei itu bukan sekadar angka, tapi semacam cermin besar yang memantulkan seberapa bersih dan jujur birokrasi bekerja.

“Integritas adalah pondasi utama penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Hasil SPI harus menjadi cermin untuk introspeksi dan perbaikan diri bagi seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri,” tegasnya.

Sementara itu, Plt Deputi KPK RI Brigjen Pol Agung Yudha Wibowo mengingatkan bahwa SPI adalah alat ukur persepsi publik dan internal ASN terhadap tata kelola pemerintahan. Ia juga memaparkan kaitannya dengan Monitoring Center for Prevention (MCSP) — semacam GPS pencegahan korupsi yang mengawasi arah kebijakan daerah.

“MCSP memperbaiki sistem tata kelola, sementara SPI mengukur hasil intervensi tersebut,” jelasnya.

Agung juga menekankan agar daerah waspada terhadap praktik lama seperti pemecahan paket pengadaan langsung, karena kadang godaan efisiensi bisa berubah jadi lubang penyimpangan.

Nah, di sinilah bagian yang agak unik. Hasil SPI Kepri untuk tahun 2024 menunjukkan kategori “merah” dengan nilai 71,66. Tapi di sisi lain, hasil MCSP justru “sangat baik”.

“Nilai MCSP kita tergolong tinggi dan membanggakan. Artinya, dari sisi sistem, tata kelola dan pencegahan korupsi sudah berjalan dengan baik. Namun hasil SPI yang masih rendah menunjukkan bahwa tantangan kita kini ada pada persepsi dan perilaku. Ini yang akan kita benahi bersama,” ujar Gubernur Ansar.

Ia juga memastikan bakal melakukan evaluasi menyeluruh terhadap OPD yang nilainya masih memerah. “Kami akan menelusuri lebih dalam hasil survei ini, memperkuat komunikasi antara pimpinan dan staf OPD, serta memperbaiki sistem pengawasan agar ke depan hasil SPI dan indikator reformasi birokrasi bisa lebih baik,” tambahnya.

Sebagai penutup, Gubernur Ansar mengingatkan bahwa pengawasan pada pengadaan barang dan jasa tetap jadi kunci utama. Ia menegaskan pentingnya menghindari proyek fiktif atau pengadaan yang dipecah-pecah demi formalitas belaka, serta mendorong penggunaan E-Katalog Lokal agar belanja pemerintah lebih transparan.

Kegiatan ini juga dihadiri jajaran pejabat penting: Kasatgas Korsupgah Wilayah I.2 Uding Juharudin bersama pejabat KPK lainnya, para bupati/wali kota se-Kepri, hingga seluruh kepala OPD.

Suasana rapat terasa formal tapi reflektif—semacam “ngaca bareng” bagi birokrasi Kepri. Karena kadang, yang paling susah bukan membenahi sistem, tapi membenahi perilaku orang-orang yang mengoperasikan sistem itu.