Pungutan liar yang dialami oleh sopir truk over dimension and over load (ODOL) masih menjadi isu serius di Indonesia. Bahkan, data terbaru menunjukkan bahwa sopir truk ODOL dapat terkena pungli hingga Rp150 juta per kendaraan per tahun. Menanggapi permasalahan ini, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, menegaskan bahwa pemberantasan praktik pungli menjadi salah satu fokus utama pemerintah.

Praktik pungli biasanya terjadi di jembatan timbang, yang seharusnya berfungsi untuk mengawasi kepatuhan terhadap dimensi dan muatan angkutan barang. Meskipun jembatan timbang ditujukan untuk memastikan bahwa kendaraan tidak melebihi batas yang ditetapkan, masih ada oknum yang melakukan kegiatan ilegal di lokasi tersebut. Dalam sebuah keterangan resmi yang dikeluarkan pada 17 Juli, Aan menyebutkan, “Kami tidak menutup mata; masih adanya oknum yang melakukan kegiatan ilegal tersebut.”

Untuk menanggulangi masalah ini, Kemenhub tengah menyiapkan beberapa langkah konkret, seperti pengembangan SOP yang lebih ketat mengenai mekanisme di jembatan timbang. Di samping itu, upaya modernisasi alat penimbangan melalui penerapan sistem elektronik menjadi salah satu solusi untuk mengurangi interaksi antara pengemudi dan petugas, yang kerap kali menjadi celah terjadinya pungli. “Kami sedang menyusun penindakan secara elektronik dengan memasang WIM (weigh in Motion) untuk melakukan penindakan,” jelas Aan.

Teknologi Weigh in Motion untuk Efisiensi

Weigh in Motion (WIM) adalah teknologi yang memungkinkan kendaraan ditimbang tanpa harus berhenti. Sistem ini tidak hanya mempercepat proses penimbangan tetapi juga mengurangi kemungkinan terjadinya pungli. Hasil pengukuran yang dikirim secara digital dapat memberikan transparansi dalam penegakan hukum. Aan menambahkan, “Harapannya secara jangka panjang ini akan memberikan efek jera pada pelanggar.”

Pentingnya kolaborasi antara Kemenhub dan Kejaksaan juga menjadi sorotan. Kemenhub berencana menyusun nota kesepahaman dengan Kejaksaan agar hasil pendataan dari jembatan timbang yang bersifat elektronik dapat dijadikan bukti hukum. “Nantinya, bukti elektronik dari UPPKB atau WIM bisa dijadikan bukti dalam peradilan,” tambahnya.

Digitalisasi Pelayanan untuk Mengurangi Pungli

Selaras dengan langkah-langkah tersebut, Kemenhub juga telah menerapkan digitalisasi pada layanan teknis, seperti SKRB dan SRUT, untuk mengurangi interaksi tatap muka yang berpotensi disalahgunakan. Upaya ini diharapkan dapat menghilangkan celah bagi praktik pungli dan menurunkan biaya logistik secara signifikan.

Sementara itu, Menko Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menambahkan, “Kita harus menghapus praktik pungli; sudah ada data bahwa satu truk bisa mengeluarkan Rp100 juta hingga Rp150 juta setiap tahun hanya untuk pungli.” Ia juga mengingatkan, jika pungli berhasil dihapus, biaya perjalanan logistik akan bisa turun drastis, menghilangkan alasan untuk mengoperasikan truk ODOL demi efisiensi biaya.

Langkah Selanjutnya dalam Penegakan Hukum

Selain penerapan sistem elektronik, Kemenhub juga tengah menyiapkan mekanisme penindakan untuk truk yang melanggar batas dimensi dan muatan. Dalam rencana ini, kendaraan yang melebihi batas akan diminta untuk menurunkan muatannya di lokasi jembatan timbang. Fasilitas UPPKB pun akan dipetakan dan ditingkatkan agar mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

Dalam upaya menjaga keamanan dan keselamatan di jalanan, pemerintah berkomitmen untuk mengatasi masalah ODOL dan pungli secara komprehensif. Di tengah tantangan yang ada, langkah-langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi yang tepat bagi industri transportasi serta masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, keberlangsungan sektor logistik di Indonesia bisa lebih terjamin.