Majalengka, TINTAHIJAU.COM – Bagi sebagian warga Majalengka, mendapatkan layanan kesehatan dengan menggunakan BPJS bukanlah perkara mudah. Salah satu penyebabnya, Rumah Sakit Talaga, rumah sakit milik pemerintah daerah, hingga kini belum sepenuhnya beroperasi sesuai standar dan belum bisa bekerjasama dengan BPJS.‎‎

Akibatnya, banyak pasien yang seharusnya bisa berobat lebih dekat, harus dirujuk ke rumah sakit lain yang lebih jauh. Kondisi ini tentu menyulitkan, terutama bagi warga dari wilayah selatan Majalengka yang jaraknya jauh dari fasilitas kesehatan besar.

‎‎“Kalau di Talaga itu lengkap dan bisa pakai BPJS, kan lebih enak. Nggak usah jauh-jauh ke kota, apalagi kalau darurat,” kata Siti Maryam (42), warga Kecamatan Talaga, Rabu (3/9/2025).‎‎

Bupati Majalengka, Eman Suherman, mengakui kondisi tersebut. Ia menyebutkan, salah satu kendala utama RS Talaga belum bisa bekerjasama dengan BPJS adalah keterbatasan fasilitas, khususnya jumlah tempat tidur yang masih di bawah standar.

‎‎“Minimal harus ada 150 tempat tidur. Karena itu, kita sedang berupaya agar pembangunan RS Talaga bisa segera dilanjutkan,” ujarnya.‎‎

Harapan pun muncul setelah Pemkab Majalengka mengajukan pencabutan investasi dari Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati senilai Rp171 miliar.

Dana hasil pencabutan itu, menurut Eman, bisa menjadi peluang besar untuk mempercepat pembangunan RS Talaga.‎‎

“Kalau sebagian dana dialokasikan untuk rumah sakit, manfaatnya jelas langsung dirasakan masyarakat. Rumah sakit itu bukan beban, tapi investasi sosial yang memberi keuntungan jangka panjang,” tambahnya.‎‎

Kini, keputusan pencabutan investasi masih menunggu pembahasan DPRD Majalengka. Warga pun berharap dana ratusan miliar tersebut bisa benar-benar dialihkan untuk kebutuhan yang paling mendesak, salah satunya layanan kesehatan yang lebih layak dan merata.