KUTIPAN – Pemerintah Kabupaten Lingga kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, terencana, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Hal ini tercermin dalam kehadiran langsung Bupati Lingga M. Nizar, S.Sos., bersama Wakil Bupati Lingga Ir. H. Novrizal, S.T., M.IP pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lingga yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor DPRD Lingga, Jumat (28/11/2025).

Rapat paripurna yang berlangsung penuh khidmat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Lingga, Maya Sari, S.Sos., M.IP, dan menjadi salah satu agenda penting dalam penyusunan arah pembangunan daerah tahun 2026.

Sejumlah pimpinan OPD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), camat, lurah, kepala desa, anggota BPD, tokoh masyarakat, serta para undangan turut hadir, menandai sinergi kuat antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat.

Prioritas Pembentukan Perda Tahun 2026:

Menyiapkan Fondasi Regulasi yang Kuat

Agenda pertama yang dibahas adalah Penyampaian Prioritas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun Anggaran 2026. Propemperda merupakan instrumen strategis untuk memastikan bahwa seluruh regulasi daerah tersusun secara sistematis, sesuai kebutuhan pembangunan, serta memiliki landasan hukum yang kuat.

Dengan ditetapkannya prioritas ini, Pemkab Lingga bersama DPRD memastikan setiap peraturan yang akan disusun memiliki manfaat langsung bagi masyarakat, mulai dari penguatan sektor ekonomi, peningkatan pelayanan publik, hingga pengelolaan sumber daya daerah secara optimal.

Finalisasi Ranperda APBD 2026: Menyempurnakan Arah Anggaran Daerah

Agenda kedua dalam rapat tersebut adalah Penyampaian Hasil Harmonisasi dan Finalisasi Pembahasan Ranperda APBD Lingga Tahun Anggaran 2026. Penyusunan APBD 2026 menjadi salah satu tahapan krusial dalam menentukan arah pembiayaan pembangunan di Kabupaten Lingga.

Dokumen APBD telah melalui pembahasan intensif antara TAPD dan DPRD, termasuk harmonisasi dengan regulasi pusat serta aspirasi publik. Finalisasi ini memastikan bahwa setiap alokasi anggaran benar-benar menjawab kebutuhan prioritas, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga program kesejahteraan masyarakat.

Pendapat Akhir Bupati: Komitmen Bersama untuk Lingga yang Lebih Maju

Rapat paripurna kemudian memasuki agenda puncak, yakni Permintaan Persetujuan dan Permintaan Pendapat Akhir Bupati terhadap Ranperda APBD 2026. Pendapat akhir ini menjadi wujud komitmen Bupati Lingga dalam memastikan bahwa dokumen anggaran yang disahkan telah memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan keberpihakan pada masyarakat.

Dengan persetujuan tersebut, Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 resmi melangkah ke tahap penetapan menjadi Peraturan Daerah, yang akan menjadi pedoman utama bagi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan pembangunan tahun depan.

Sinergi Eksekutif dan Legislatif untuk Pembangunan Berkelanjutan

Kehadiran lengkap unsur eksekutif dan legislatif pada rapat ini menunjukkan kuatnya koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD Lingga. Bupati Nizar dan Wakil Bupati Novrizal menegaskan bahwa pembangunan daerah hanya dapat dicapai melalui kerja sama yang solid antara seluruh elemen, mulai dari pemerintah, DPRD, hingga masyarakat.

Rapat paripurna ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Kabupaten Lingga yang lebih maju, berkeadilan, dan berdaya saing.

Dengan ditetapkannya prioritas pembentukan Perda dan pengesahan APBD 2026, Kabupaten Lingga memasuki babak baru dengan arah pembangunan yang semakin jelas dan terukur. Pemerintah daerah berharap seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dapat berjalan efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh pelosok Lingga.

Rapat Paripurna ini bukan hanya seremonial formal, tetapi juga simbol keseriusan pemerintah dalam membangun Lingga secara bertahap, terstruktur, dan berkelanjutan—demi masa depan yang lebih baik.