KDM Tegaskan Perusakan Alam Merupakan Korupsi Aset Negara

SUMEDANG, TINTAHIJAU.COM- Memaknai Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti perspektif lain pemberantasan korupsi. Ia menilai, mengambil aset negara dalam bentuk perusakan alam adalah kejahatan luar biasa yang kerap menjadi biang kerok bencana hidrometeorologi.

Hal tersebut diungkapkan KDM –sapaan akrab Dedi Mulyadi– usai memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Banjir Kawasan Bandung Raya, Sumedang, dan Garut di Ruang Loka Wirasaba, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Selasa (9/12/2025).

“Banyaknya bencana alam yang terjadi di Jawa Barat adalah akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh ulah manusia,” ujar KDM

Menurut KDM, praktik korupsi lingkungan tersebut berdampak fatal, yakni memicu berbagai bencana alam seperti banjir dan longsor yang merugikan masyarakat luas.

“Membabat pohon melalui illegal logging, mengambil tanah di daerah aliran sungai (DAS), menggunakan tanah sempadan sungai, hingga mengalihfungsikan rawa milik negara untuk kepentingan komersial, itu milik negara,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret penanganan, KDM menginstruksikan agar seluruh bangunan liar yang berdiri di sempadan sungai segera ditertibkan. Setelah penertiban dan normalisasi, area tersebut akan direvitalisasi dengan tanaman yang mampu mencegah erosi.

“Sempadan sungai setelah dinormalisasi nanti kita tanami pohon kelapa. Karena akarnya serabut, kokoh, dan terbukti efektif bisa menahan tanah,” pungkas KDM.