Sinergi Kuatkan Tata Kelola Zakat, BAZNAS Majalengka Dorong Lahirnya Regulasi Berkeadilan

Majalengka, TINTAHIJAU.COM – Upaya memperkuat tata kelola zakat di Kabupaten Majalengka terus digulirkan. Salah satu langkah strategisnya adalah melalui harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang penguatan kelembagaan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Jawa Barat.

‎Kegiatan harmonisasi yang digelar pekan lalu ini dihadiri oleh BAZNAS Kabupaten Majalengka, sebagai lembaga utama pengelola zakat di daerah.

‎Dalam forum tersebut, BAZNAS aktif memberikan masukan terkait substansi regulasi yang diharapkan mampu menjawab tantangan pengelolaan zakat di era modern yang menuntut transparansi dan akuntabilitas tinggi.

‎Ketua BAZNAS Majalengka, Agus Asri Sabana, menegaskan pentingnya keberadaan regulasi daerah yang kuat agar pengelolaan ZIS berjalan lebih terarah dan profesional.

‎“Kami ingin memastikan bahwa tata kelola zakat di Majalengka tidak hanya sesuai syariat, tetapi juga memiliki standar tata kelola publik yang baik. Regulasi ini akan menjadi fondasi agar pengelolaan ZIS semakin transparan dan berdampak bagi masyarakat,” ujarnya, Senin (03/11/2025).

‎Agus menilai, harmonisasi Raperbup bersama tim perancang dari Kemenkumham merupakan momentum penting untuk membangun sinergi antara pemerintah daerah, lembaga zakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

‎“BAZNAS Majalengka berkomitmen memperkuat kolaborasi lintas sektor agar pengelolaan zakat menjadi instrumen nyata dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umat,” tambahnya.

‎Kegiatan yang turut dihadiri tim perancang peraturan perundang-undangan dari Kemenkumham, Harun Surya, S.H., M.H., ini menghasilkan sejumlah catatan penting untuk penyempurnaan Raperbup.

‎Selain memperkuat kelembagaan, peraturan tersebut juga diharapkan membuka ruang inovasi pengelolaan zakat digital dan memperluas sinergi dengan berbagai instansi di Majalengka.

‎Dengan demikian, lahirnya Peraturan Bupati ini nantinya diharapkan tidak sekadar menjadi payung hukum, tetapi juga menjadi motor penggerak tata kelola zakat yang berkeadilan, transparan, dan berpihak kepada kemaslahatan umat.